Diapakno Kota Malang Ker ?

Malang, Diapakno Kota Malang Ker ? merupakan tajuk utama gagasan kontributif dalam Lokakarya hasil kerjasama Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya dengan harian Jawa Pos Radar Malang yang diadakan di Ruang Auditorium lantai 6 Fakultas Hukum UB , pada hari Selasa (10/9).

Lokakarya ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai solusi pembangunan Kota Malang 5 (lima) tahun kedepan. Rekomendasi yang dibentuk akan disampaikan untuk menyambut Walikota dan Wakil Walikota Malang yang baru terpilih Moch. Anton dan Sutiaji. Pembicara tema Tata Kota Dr. Ibnu Sasongko mengatakan Kota Malang pada awalnya dibangun dengan konsep Jawa dan Kolonial. “Sekarang ini tidak jelas mau dibawa kemana, semua konsep dipakai seperti gado-gado,” ungkap pakar Planologi Institut Teknologi Nasional Malang.

Ketidakjelasan konsep ini membuat Kota Malang kehilangan pusat-pusat keramaian yang dulu pernah eksis seperti kawasan Kayutangan atau Stasiun Kota. Pusat keramaian itu berganti menjadi pusat belanja yang semakin menjamur. Walau ada satu yang menurutnya masih bertahan yakni kawasan Ijen. Namun menurut moderator, Syahrul Sajidin, kawasan Ijen bisa menjadi fasilitas publik bagi masyarakat di hari-hari tertentu saja.

Seperti ketika dilaksanakan Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan Radar Malang bersama Pemerintah Kota. Selain Ijen, tidak ada lagi tempat milik Pemkot yang bebas digunakan warga untuk berolahraga pagi. Lapangan Rampal itu milik Kodim, Stadion Gajayana tertutup, kalau mau basket di dekat stadion harus bayar,” tutur Direktur Klinik Hukum PPOTODA Universitas Brawijaya.

Dalam sambutannya, Sutiaji selaku Wakil Walikota Malang terpilih menjelaskan ada secercah harapan dalam lokakarya ini. Kota Malang tidak mungkin akan menjadi maju dan bagus apabila tidak ada kebersamaan, ungkapnya. Salah satu bentuk kerjasama itu adalah media dan perguruan tinggi berpikir bersama bagaimana Kota Malang menjadi kota yang bermartabat.

Sutiaji juga menepis anggapan akan ada perombakan SKPD setelah pelantikannya dan Walikota Terpilih Anton. Ia mengatakan penataan pejabat di masanya akan menggunakan uji kelayakan adan kepatutan. Setiap SKPD maupun Camat akan diberi target kerja masing-masing. “Orang yang diganti akan diganti karena dirinya sendiri. Bila mereka tidak mampu memenuhi target, akan diganti dengan yang lebih baik” katanya. Sedangkan Ngesti D.Prasety selaku Direktur Eksekutif PPOTODA UB berharap lokakarya ini mampu merumuskan rambu-rambu untuk Walikota dan Wakil Walikota Terpilih. Selain itu, kami berharap selalu ada perubahan dan manfaat bagi masyarakat. Acara ini juga bagian dari pengabdian UB khususnya di bidang perkembangan Otonomi Daerah.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran undangan serta berbagai macam lapisan masyarakat seperti asosiasi pedagang pasar tradisional, agamawan, tokoh politik, tokoh agama, Ormas dan LSM se-Kota Malang, jajaran SKPD Pemerintah Kota Malang, Organisasi pemuda, masyarakat umum, guru, organisasi profesi, perbankan, pedagang kaki lima (PKL), maupun pengusaha.

Kegiatan ini merupakan keberlanjutan terhadap program kerja PPOTODA yang diawali dengan serap aspirasi warga Kota Malang, Debat Kandidat Bakal Calon Walikota Malang, Pemantauan Pilkada Malang 2013, dan Lokakarya yang tiada lain merupakan komitmen PPOTODA dalam mencerdaskan kehidupan demokrasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.