PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri)

*** 01 ***

1. BADAN USAHA MILIK DESA
2. CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA
3. JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
4. KERJASAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN
5. KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA
6. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
7. PEDOMAN EVALUASI DAERAH OTONOMI HASIL PEMEKARAN SETELAH BERLAKUNYA UU/NO.22/TAHUN 1999/TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
8. PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
9. PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
10. PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

*** 02 ***

1. PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH
2. PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATENKOTA
3. PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
4. PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH
5. PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
6. PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
7. PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAN KERUKUNAN BERAGAMA
8. PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
9. PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
10. PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH

*** 03 ***

1. PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
2. PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
3. PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATENKOTA
4. PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA  REVITALISASI
5. PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
6. PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
7. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH
8. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIANDALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
9. PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT
10. PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH

*** 04 ***

1. PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH
2. PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
3. PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
4. PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
5. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
6. PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
7. PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARAPENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
9. PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH
10. PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

*** 05 ***

1. PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA
2. PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
3. PENYELENGGARAAN PEMDA 2012
4. PRODUK HUKUM
5. RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH
6. SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
7. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN KOTA
8. TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
9. TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
10. TATA CARA PELAKSANAAN  EVALUASI  PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU
11. TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
12. TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH
13. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH