PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri)
*** 01 ***
- BADAN USAHA MILIK DESA
- CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA
- JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH
- KERJASAMA PEMBANGUNAN PERKOTAAN
- KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA
- ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
- PEDOMAN EVALUASI DAERAH OTONOMI HASIL PEMEKARAN SETELAH BERLAKUNYA UU/NO.22/TAHUN 1999/TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
- PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
- PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
*** 02 ***
- PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DI DAERAH
- PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DAN KABUPATENKOTA
- PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
- PEDOMAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Dl DAERAH
- PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LUAR NEGERI
- PEDOMAN PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
- PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAHWAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAN KERUKUNAN BERAGAMA
- PEDOMAN PELAPORAN SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
- PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
- PEDOMAN PEMANTAUAN ORANG ASING DAN ORGANISASI MASYARAKAT ASING DI DAERAH
*** 03 ***
- PEDOMAN PEMANTAUAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
- PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
- PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN KABUPATENKOTA
- PEDOMAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA REVITALISASI
- PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH
- PEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2011
- PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS DI DAERAH
- PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIANDALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH
- PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA DI WILAYAH LAUT
- PEDOMAN PENGEMBANGAN EKOWISATA DI DAERAH
*** 04 ***
- PEDOMAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA KERJASAMA DAERAH
- PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH
- PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- PEDOMAN TATA KEHIDUPAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
- PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
- PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
- PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATA CARAPENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
- PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI DAERAH
- PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI
*** 05 ***
- PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA
- PETUNJUK TEKNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
- PENYELENGGARAAN PEMDA 2012
- PRODUK HUKUM
- RUMPUN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF PEMERINTAHAN DAERAH
- SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL
- STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN KOTA
- TAHAPAN PERSIAPAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH
- TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU
- TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJA SAMA ANTARDAERAH
- TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH