Menu
PP OTODA
Search for
Beranda
Profil
Berita
Produk Hukum
RUU (Rancangan Undang – Undang)
PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
PP (Peraturan Pemerintah)
PERPRES (Peraturan Presiden)
PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri)
PPOTODA Community
Dokumen
Search for
Switch skin
Instagram
YouTube
Twitter
Facebook
Headlight
Kementerian PANRB Gelar Focus Group Discussion Bersama Akademisi untuk Review Standar Pelayanan Publik
Kekaburan Gugatan PSI dalam Perkara Nomor 228-01-15- 15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Coaching Clinic di Kota Blitar, PP OTODA Paparkan Strategi Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Catatan Kritis Pemilu 2024, Akademisi Mengevaluasi Kejadian Politik Pasca Pemilu
Mendukung Pendidikan Pesantren, Pemerintah Kota Blitar Bersama PPOTODA Bahas Raperwal Fasilitasi Pesantren
Kementerian PANRB Gelar Focus Group Discussion Bersama Akademisi untuk Review Standar Pelayanan Publik
Kekaburan Gugatan PSI dalam Perkara Nomor 228-01-15- 15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Coaching Clinic di Kota Blitar, PP OTODA Paparkan Strategi Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
Catatan Kritis Pemilu 2024, Akademisi Mengevaluasi Kejadian Politik Pasca Pemilu
Mendukung Pendidikan Pesantren, Pemerintah Kota Blitar Bersama PPOTODA Bahas Raperwal Fasilitasi Pesantren
Profil
Program Kerja
JDIH
Artikel / opini
Video
Portal Layanan
Agenda Terkini
July 11, 2024
30
Kementerian PANRB Gelar Focus Group Discussion Bersama Akademisi untuk Review Standar Pelayanan Publik
June 19, 2024
15
Kekaburan Gugatan PSI dalam Perkara Nomor 228-01-15- 15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
March 9, 2024
23
Coaching Clinic di Kota Blitar, PP OTODA Paparkan Strategi Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Daerah
March 4, 2024
15
Catatan Kritis Pemilu 2024, Akademisi Mengevaluasi Kejadian Politik Pasca Pemilu
February 23, 2024
18
Mendukung Pendidikan Pesantren, Pemerintah Kota Blitar Bersama PPOTODA Bahas Raperwal Fasilitasi Pesantren
December 21, 2023
21
Ketua PPOTODA menjadi Narasumber Sosialisasi & Simulasi Layanan Advokasi Hukum di Lingkup Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Back to top button
Close
Search for
Close
Search for