Artikel

Konsepsi Nepotisme Dalam Kekuasaan Dinasti Politik di Indonesia

Oleh Dyah Kemala Hayati, S.H.

Nepotisme berasal dari istilah bahasa Inggris “Nepotism” yang secara umum mengandung pengertian “mendahulukan atau memprioritaskan keluarganya atau kelompok serta golongan untuk diangkat dan atau diberikan jalan menjadi pejabat negara atau sejenisnya. Dengan demikian nepotisme merupakan suatau perbuatan atau pengambilan keputusan secara subyektif dengan terlebih dahulu mengangkat atau memberikan jalan dalam bentuk apapun bagi keluarga, kelompok, dan golongannya untuk suatu kedudukan atau jabatan tertentu. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kronnya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Praktik nepotisme bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah petinggi negara berserta rekan dan keluarganya sempat beberapa kali menjabat di kursi pemerintahan. Berdasarkan temuan Nagara Institute, pada Pilkada serentak tahun 2020 terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik dan akan maju sebagai calon kepala daerah. Sebagian besar kandidat dinasti politik pada Pilkada 2020 tersebut merupakan pendatang baru yang berjumlah 102 kandidat.

Indonesia juga memiliki sejarah kelam pemerintahan otoriter dan politik dinasti pada masa Presiden Soeharto. Presiden Soeharto telah memimpin selama 32 tahun, yakni sejak 1967 hingga 1998. Selama masa pemerintahannya, keluarga Presiden Soeharto yang kerap disebut sebagai Keluarga Cendana banyak menguasai perusahaan nasional pada masa itu. Tak hanya itu, beberapa dari Keluarga Cendana juga turut ambil peran dalam kursi pemerintahan. Salah satunya yaitu putri Presiden Soeharto sendiri, Siti Hardijanti Rukmana atau yang lebih dikenal sebagai Tutut yang menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Pembangunan IV.

Selain itu, dapat dilihat nepotisme yang terjadi pada keluarga Presiden Joko Widodo, dimana Gibran Rakabuming Raka yang turut menjadi walikota Surakarta dan sekarang menjadi calon wakil presiden, Kaesang Pangarep menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bobby Nasution  Bobby merupakan suami dari anak kedua Jokowi menjadi walikota Medan dan Usman Anwar (adik ipar Jokowi) menjadi ketua MK periode tahun 2018-2023. Fenomena nepotisme akan selalu mengakar apabila tidak diberantas dan diinasti politik adalah bentuk kezaliman penguasa dalam melanggengkan kekuasannya dengan membangun penguasa baru dari lingkungan keluarga.

Back to top button