PPotoda.org – Bali, Gerakan pro bono di Asia, khususnya di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pasca penetapan UU Bantuan Hukum meskipun dalam kenyataan praktek bantuan hukum masih belum bisa mewujudkan akses masyarakat terhadap keadilan (acces to justice) dalam proses peradilan dan pemerintahan ungkap Syahrul Sajidin delegasi dari PPOTODA Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Lebih lanjut Syahrul mengungkapkan bahwa kinerja bantuan hukum membutuhkan komitmen dan interitas yang tinggi agar dapat meberikan pelayanan hukum yang optimal.
Sehubungan dengan itu tim eMpowering Access to Justice (MAJU) dan USAID mendukung kawan-kawan sebagai perwakilan mitra kerja program MAJU ke dalam acara Asia Pro Bono Exchange 2016 (Konferensi) yang diselenggarakan oleh Bridges Across Borders Southeast Asia Community Legal Education Initiative (BABSEACLE) dan The Global Network for Public Interest Law (PILnet).
Konferensi internasional ini merupakan forum yang mendukung dan membahas inisiatif pro bono, serta dampaknya terhadap perkembangan keadilan sosial di Asia. MAJU hendak mendukung upaya peningkatan kerjasama private law firm dengan LBH untuk mendorong layanan pro-bono dari private law firms untuk masyarakat marjinal terutama taget group MAJU di wilayah kerja MAJU.
MAJU bersama PILNet dan BABSEACLE mengadakan 1 sesi khusus untuk mempertemukan private law firms dari Indonesia dan teman-teman OBH di Indonesia untuk memperkenalkan persoalan ayng dialami oleh masyarakat marjinal, memperkenalkan bagaimana kerja OBH bagi masyarakat marjinal dan membangun bentuk kerjasama yang memungkinkan private law firms untuk menyediakan layanan pro bono bagi masyarakat marjinal.
