Menyongsong Rezim Pilkada Serentak

Malang, bertempat di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Direktur Eksekutif PPOTODA Universitas Brawijaya Ngesti D. Prasetyo menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, “Dinamika Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi”.

Ngesti mengungkapkan bahwa gagasan Pemilu serentak memang menjadi salah satu bahan kajian karena belum memiliki format dan desain matang. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan.

Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien. Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar.

Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp 10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN. Jadi, saya pikir pilkada bisa dibiayai oleh APBN, bukan oleh APBD. Oleh karenanya diperlukan penataan yang secara simultan dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indoensia.