Kota Malang Darurat Korupsi

“…….Corruption is a cancer that steals from the poor, eats away at governance and moral fiber, and destroy trust”. (Robert B.Zoellick).

Malang, Kamis 21 November 2013 Bertempat di Ruang Auditorium Lantai VI Fakultas Hukum Universitas Brawijaya diselenggarakan seminar dalam rangka advokasi kasus-kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya khususnya di Kota Malang. Acara tersebut terelenggara atas kerjasama Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, Jawa Pos Radar Malang dan Malang Corruption Watch.

Bertindak sebagai Narasumber antara lain Munasim Kajari Kota Malang, Kasat Rekrim Kota Malang, Ngesti D. Prasetyo (Direktur Eksekutif PPOTODA), Lutfi J.Kurniawan (MCW). Dalam sambutannya Kurniawan Muhammad selaku Direktur Jawa Pos Radar Malang memaparkan bahwa acara ini merupakan bentuk komitmen Media sebagai pilar demokrasi dalam mengawal pemberantasan korupsi di Malang Raya. Sementara itu Munasim selaku Kajari Kota Malang menyesalkan bahwa Dinas-Dinas bermasalah di Kota Malang tidak hadir dalam acara tersebut.

Sebagai contoh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) yang bertanggung jawab atas mangkraknya jembatan kedungkandang. Demikian halnya Dinas Perhubungan (DISHUB) yang tersangkut dugaan mark-up pengadaan paku jalan, Dinas Kesehatan yang diduga melakukan praktek curang dengan tim appraisal untuk memarkup pengadaan lahan RSUD. maupun Dinas Pendidikan yang disinyalir menjual buku panduan kurikulum 2013.

Sementara itu Ngesti dalam paparannya menyampaikan bahwa korupsi yang terjadi di Kota Malang berjalan secara massif, sistemik dan melibatkan orang banyak. Pola-pola korupsi dilakukan melalui upaya menata birokrasi untuk menempatkan orang-orang agar dapat dikondisikan. Korupsi secara sistemik merupakan bentuk kesewenang-wenangan penguasa maka hal tersebut perlu di berantas Karena dampak yang ditimbulkan dapat merugikan negara maupun rakyat.

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) maka dalam konteks ini penanganannya juga harus dengan model yang luar biasa pula. Sebagai bentuk dari kejahatan luar biasa korupsi menimbulkan dampak sosial yang luar biasa.

Kesenjangan sosial, kemiskinan, merupakan salah satu bentuk dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh segenap oknum pejabat negara di negeri ini. Potret kasus-kasus korupsi yang dihimpun dari data MCW, PPOTODA, maupun Radar Malang menghimpun dugaan korupsi antara lain dugaan korupsi uji kir, dugaan penyelewengan mekanisme pengerjaan drainase sistem jacking, dugaan mark-up pembangunan Malang information Education Park (MIEP) di Tlogo Waru Kedungkandang, dan berbagai mark-up dalam proyek-proyek Pemerintah Kota Malang. Acara yang diselenggarakan sehari tersebut dihadiri oleh tokoh politik, tokoh agama, akademisi, praktisi, LSM, Ormas, organisasi kemahasiswaan, TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan media massa.

Dalam sesi akhir segenap peserta berkomitmen dan mendeklarasikan diri untuk memperkuat jaringan civil society untuk mengontrol jalannya Pemerintahan di Daerah agar terbebas dari bahaya laten korupsi.

Demikian halnya PPOTODA Universitas Brawijaya membuka pos pengaduan terkait laporan tindak pidana korupsi yang dapat disampaikan melalui:

Syahrul Sajidin (Direktur klinik Hukum PPOTODA) No HP 085247887272
Ladito Risang Bagaskoro (Divisi Advokasi PPOTODA) No HP 082141418934
Solehuddin (Divisi Advokasi PPOTODA) No HP 082332517679
Nomor Telpon PPOTODA (0341) 8170910