Peringatan Satu Dasawarsa Otonomi Daerah, Urgensitas Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Peringatan sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah oleh PP Otoda (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang diselenggarakan selama dua hari, yaitu tanggal 1-2 Desember 2010 melalui acara Simposium Nasional 2010, dengan tema “Satu Dasawarsa Pelaksanaan Otonomi Daerah”.  Acara ini dimaksudkan untuk memotret pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun oleh berbagai instansi, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya dengan harapan dihasilkannya suatu rumusan mengenai otonomi daerah yang lebih baik kedepannya. Adapun out put dari acara ini berupa rekomendasi perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan sistem pemilunya. “Urgensi acara ini adalah untuk mendapatkan suatu rumusan untuk kedepan seperti apa otonomi daerah kita dan inikan (pelaksanaan Simposium Nasional.red) bersamaan  dengan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah jadi bisa menjadi rekomendasi pembahasan perubahan”,  ujar Ibnu Tricahyo, Ketua Dewan Pakar PP Otoda.
Peserta yang mendaftar untuk mengikuti acara Simposium Nasional + 130 orang yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asosiasi Pengurus Desa Indonesia (APDESI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mahasiswa. Empat pemateri perwakilan dari pemerintah pusat batal hadir di hari pertama Simposium Nasional. Dua pemateri yang batal hadir tersebut diantaranya adalah Prof. Abdul Muktie Fadjar, SH., MS., selaku mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pakar PP Otoda, tidak dapat hadir karena sakit dan Drs. Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR RI, batal hadir karena asap Gunung Bromo yang mengganggu jadwal penerbangan.
Acara diawali oleh sambutan dari  Ngesti D. Prasetyo SH.,MH.,  Ketua PP Otoda, dan kemudian dilanjutkan dengan dibuka secara resmi oleh Herman Suryokumoro SH.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada pukul 09.30 WIB. Sesi pertama Simposium Nasional dibuka pukul 09.56 WIB dengan pemateri  pertama Drs. H. Rendra Kresna, MM, Bupati Kabupaten Malang, yang memaparkan bahwa otonomi yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator dan salah satunya adalah pelayanan publik yang optimal. Dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni oleh Dr. Priyatmoko, Pakar Otonomi Daerah Universitas Airlangga, yang memaparkan bahwa terdapat sekitar 507 daerah di Indonesia mengantri ingin dimekarkan, selain itu disebutkan pula bahwa Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai laboratorium demokrasi karena banyaknya permintaan pemekaran daerah dan banyaknya partai politik yang ada saat ini. Pemateri ketiga yakni Pius Suratman Kartasasmita, Ph.d, Dosen Universitas Parahyangan, memaparkan mengenai sistem penilaian kerja pemerintah daerah yang terdiri atas EDOB (Evaluasi Daerah Otonomi Baru), EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah) dan EKPOD (Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Serta pemaparan materi terakhir pada sesi I yang diisi oleh Dr. Ibnu Tricahyo, Ketua Dewan Pakar PP Otoda dan Dosen HTN FH UB, yang memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang paling sering diajukan untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi karenanya perlu dilakukan revisi secepatnya dan Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang paling rumit di dunia.
Penyampaian materi dari masing-masing pemateri dilakukan dalam kurun waktu masing-masing + 30 menit yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada pukul 11.35 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB. Peserta Simposium Nasional sangat terlihat aktif dan bersemangat dalam sesi tanya jawab, hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Adapun Rendra Kresna adalah pemateri yang paling banyak mendapatkan pertanyaan dari peserta simposium. Bahkan Ibnu Tricahyo, selaku pemateri yang diberikan kesempatan menjawab terakhir, kehabisan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta.
Setelah sesi Ishoma (istirahat, sholat dan makan) sesi II Simposium Nasional dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB yang dibagi dalam dua forum, yaitu Forum A dan Forum B. Forum A ditempatkan di Auditorium Hall FH UB dengan tiga pemakalah dan forum B ditempatkan di Ruang Sidang 3 (tiga) FH UB dengan empat pemakalah. Hal tersebut dilakukan agar diskusi antara pemakalah dan peserta lebih fokus, peserta juga dapat memilih pemakalah menurut bidang yang diminati. Selain itu, efisiensi waktu juga menjadi faktor pertimbangan mengingat banyaknya pemakalah yang mengirim makalah ke acara Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh PP Otoda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Simposium Nasional diakhiri melebihi jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena panitia memberikan perpanjangan waktu pemaparan makalah. “Perpanjangan waktu dikarenakan antusiasme peserta dan pemakalah yang sangat tinggi terhadap materi yang disampaikan” ujar Rimba Supriatna, Panitia Divisi Acara Simposium Nasional. Acara akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010. Untuk lebih jelasnya mengenai jalannya acara Simposium Nasional dapat dilihat di jadwal acara Simposium Nasional. (Suara Otonomi-PP Otoda)

 

 
Otsus, Pilihan Terbaik untuk Papua
Suciwati: Nilai Kemanusiaan Tidak diperhatikan
Munir \”dihidupkan\” lagi
meng-entertainkan-Munir
Bambang Widjojanto : Korupsi Dalam Skala Besar Dikualifikasikan Pelanggaran Berat Kemanusiaan

Peringatan Satu Dasawarsa Otonomi Daerah, Urgensitas Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Peringatan sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah oleh PP Otoda (Pusat Pengembangan Otonomi Daerah) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang diselenggarakan selama dua hari, yaitu tanggal 1-2 Desember 2010 melalui acara Simposium Nasional 2010, dengan tema “Satu Dasawarsa Pelaksanaan Otonomi Daerah”.Acara ini dimaksudkan untuk memotret pelaksanaan otonomi daerah selama 10 tahun oleh berbagai instansi, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan pelaksanaannya dengan harapan dihasilkannya suatu rumusan mengenai otonomi daerah yang lebih baik kedepannya. Adapun out put dari acara ini berupa rekomendasi perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan sistem pemilunya. “Urgensi acara ini adalah untuk mendapatkan suatu rumusan untuk kedepan seperti apa otonomi daerah kita dan inikan (pelaksanaan Simposium Nasional.red) bersamaandengan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah jadi bisa menjadi rekomendasi pembahasan perubahan”,ujar Ibnu Tricahyo, Ketua Dewan Pakar PP Otoda.

Peserta yang mendaftar untuk mengikuti acara Simposium Nasional + 130 orang yang terdiri dari akademisi, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asosiasi Pengurus Desa Indonesia (APDESI), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan mahasiswa. Empat pemateri perwakilan dari pemerintah pusat batal hadir di hari pertama Simposium Nasional. Dua pemateri yang batal hadir tersebut diantaranya adalah Prof. Abdul Muktie Fadjar, SH., MS., selaku mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Dewan Pakar PP Otoda, tidak dapat hadir karena sakit dan Drs. Hajriyanto Y. Thohari, Wakil Ketua MPR RI, batal hadir karena asap Gunung Bromo yang mengganggu jadwal penerbangan.

Acara diawali oleh sambutan dari Ngesti D. Prasetyo SH.,MH., Ketua PP Otoda, dan kemudian dilanjutkan dengan dibuka secara resmi oleh Herman Suryokumoro SH.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, pada pukul 09.30 WIB. Sesi pertama Simposium Nasional dibuka pukul 09.56 WIB dengan pemateri pertama Drs. H. Rendra Kresna, MM, Bupati Kabupaten Malang, yang memaparkan bahwa otonomi yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator dan salah satunya adalah pelayanan publik yang optimal. Dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni oleh Dr. Priyatmoko, Pakar Otonomi Daerah Universitas Airlangga, yang memaparkan bahwa terdapat sekitar 507 daerah di Indonesia mengantri ingin dimekarkan, selain itu disebutkan pula bahwa Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai laboratorium demokrasi karena banyaknya permintaan pemekaran daerah dan banyaknya partai politik yang ada saat ini. Pemateri ketiga yakni Pius Suratman Kartasasmita, Ph.d, Dosen Universitas Parahyangan, memaparkan mengenai sistem penilaian kerja pemerintah daerah yang terdiri atas EDOB (Evaluasi Daerah Otonomi Baru), EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah) dan EKPOD (Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Serta pemaparan materi terakhir pada sesi I yang diisi oleh Dr. Ibnu Tricahyo, Ketua Dewan Pakar PP Otoda dan Dosen HTN FH UB, yang memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang paling sering diajukan untuk diuji materi di Mahkamah Konstitusi karenanya perlu dilakukan revisi secepatnya dan Indonesia memiliki sistem pemilihan umum yang paling rumit di dunia.

Penyampaian materi dari masing-masing pemateri dilakukan dalam kurun waktu masing-masing + 30 menit yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pada pukul 11.35 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB. Peserta Simposium Nasional sangat terlihat aktif dan bersemangat dalam sesi tanya jawab, hal tersebut terlihat dari banyaknya peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Adapun Rendra Kresna adalah pemateri yang paling banyak mendapatkan pertanyaan dari peserta simposium. Bahkan Ibnu Tricahyo, selaku pemateri yang diberikan kesempatan menjawab terakhir, kehabisan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta.

Setelah sesi Ishoma (istirahat, sholat dan makan) sesi II Simposium Nasional dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB yang dibagi dalam dua forum, yaitu Forum A dan Forum B. Forum A ditempatkan di Auditorium Hall FH UB dengan tiga pemakalah dan forum B ditempatkan di Ruang Sidang 3 (tiga) FH UB dengan empat pemakalah. Hal tersebut dilakukan agar diskusi antara pemakalah dan peserta lebih fokus, peserta juga dapat memilih pemakalah menurut bidang yang diminati. Selain itu, efisiensi waktu juga menjadi faktor pertimbangan mengingat banyaknya pemakalah yang mengirim makalah ke acara Simposium Nasional yang diselenggarakan oleh PP Otoda Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Simposium Nasional diakhiri melebihi jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena panitia memberikan perpanjangan waktu pemaparan makalah. “Perpanjangan waktu dikarenakan antusiasme peserta dan pemakalah yang sangat tinggi terhadap materi yang disampaikan” ujar Rimba Supriatna, Panitia Divisi Acara Simposium Nasional. Acara akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010. Untuk lebih jelasnya mengenai jalannya acara Simposium Nasional dapat dilihat di jadwal acara Simposium Nasional. (Suara Otonomi-PP Otoda)


 

JADWAL ACARA SIMPOSIUM NASIONAL

“Satu Dasawarsa Pelaksanaan Otonomi Daerah”

Malang, 1-2 Desember 2010

 

Rabu, 1 December 2010

08.00-09.00

Kedatangan, registrasi Peserta (Coffee and Tea morning)

09.00-09.05

Menyayikan Lagu Indonesia Raya

09.05-09.25

Sambutan dan Pembukaan oleh:

 

1.Ketua PP Otoda FHUB

2.RektorUniversitas Brawijaya (sekaligus membuka acara)

09.25-09.30

Doa

 

Sesi I

09.30-12.30

1.Bupati Kabupaten Malang

Drs. H. Rendra Kresna,MM

2.Dosen HTN FHUB

Dr. Ibnu Tricahyo

3.Pakar Otonomi Daerah Universitas Airlangga

Dr. Priyatmoko

4.Dosen Universitas Parahyangan

Pius Suratman Kartasasmita, Ph.d

12.30-13.30

Ishoma

 

Sesi II A (Auditorium Hall FH UB)

13.30-15.00

1.HAM dan layanan publikperlakuan negara dalam penyediaan fasilitas layanan publik bagi penyandang cacat fisik (difabel)suatu studi di terminal purabaya, sidoarjo

Tedi Erviantono(FISIP Universitas Udayana, Bali)

2.Kompleksitas Manajemen Kebijakan Publik dalam 10 Tahun Otonomi Daerah: Tantangan Pendekatan Negara terhadap Masyarakat Grassroots di Segara Anakan dan Karangkandri Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Khairu Roojiqien Sobandi (Program Studi Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Jawa Tengah)

3.Dampak otonomi daerah terhadap layanan publik: membuat layanan publik di daerah menjadi lebih transparan, partisipatoris, responsif dan akuntabel?

Dr. Ulber Silalahi (Unpar Bandung)

4.Model kebijakan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang berbasis perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi

Dr. Jazim Hamidi Dan Dr. Imam Hanafi

 

Sesi II B (R. Sidang 3 FHUB)

13.30-15.00

1.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Desa ( Studi Kasus di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali )

Didik G.Suharto (FISIP UNS)

2.Re-“Demokrasi Desa” : Refleksi Atas Perjalanan Otonomi Daerah.

Inna Junaenah (FH Universitas Padjadjaran Bandung)

3.Pembaharuan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum di indonesia

Safi’, SH.MH. (Univ Trunojoyo Madura)

4.Kedudukan dan Fungsi BUMDes dalam Rangka Menumbuhkembangkan Ekonomi Desa.

Amelia Sri Kusuma Dewi, SH,MKn (FH UB)

 

15.00-15.15

Coffee break

 

Sesi III A (Auditorium Hall FH UB)

15.15-16.30

  1. Klan Politik dalam Politik Lokal di Indonesia Studi Kasus Provinsi Banten

Abdul Hamid (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.Banten)

  1. Menata Pengaturan Pemilukada

Ikhsan Darmawan ( Departemen Ilmu Politik FISIP UIDepok)

  1. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Daerah pada rapat Paripurna DPRD dalam Pilkada: Pembodohan bagi anggota DPRD

Dr. Isrok, SH,MS (FH UB)

  1. Partai politik lokal di negara kesatuan :Upaya mewujudkan otonomi daerah di bidang politik

M.Rifqinizamy Karsayuda (FHUniversitas Lambung Mangkurat Banjarmasin)

 

Sesi III B (Ruang Seminar 3 FH UB)

15.15-16.30

1.Resolusi model pengembangan konsep hukum administrasi lingkungandalam pemanfaatan dan Pengoelolaan sumber daya alam

Useful Terms on this article:

Imam mustofa Urgensi Evaluasi Pemekaran wilayah, PP OTODA MALANG, pakar otonomi daerah, naskah akademik perda bumdes, rimba supriatna, pius suratman kartasasmita, tulisan imam mustofa urgensi evaluasi pemekaran wilayah, berita OTODA, ikhsan darmawan evaluasi satu dasawarsa otonomi daerah, urgensi evaluasi pemekaran wilayah menurut tulisan imam mustofa