Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila

Malang, Dalam acara Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya, turut hadir salah satu Pimpinan Badan Pengkajian MPR-RI, Tubagus Soenmandjaja dan dari pihak Universitas Brawijaya, Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor II, serta beberapa pemateri dari dosen-dosen Universitas di Malang Raya.

“Demokrasi Pancasila saat ini berada diantara paham liberalis dan sosialis, jadi kita sendiri bingung kedepannya negara ini seperti apa. Semoga ada resolusi dari suatu pemikiran tentang Demokrasi Pancasila,” Jelas Dr. Sihabudin, S.H., M.H., saat mengisi sambutan pembukaan Forum Group Discussion.
Bertemakan Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila, acara yang bertempat di Hotel Atria, hari ini (7/3/2016), berlangsung dengan lancar. UB adalah salah satu dari 15 Universitas yang ditunjuk MPR-RI untuk mengadakan FGD.

“Banyak dari pendapat-pendapat sebelumnya tentang Demokrasi Pancasila sendiri. Mulai dari sistem Demokrasi Pancasila yang tidak sesuai dengan Ideologi Pancasila, sampai penyederhanaan partai politik berdasar ideologis di ero reformasi sekarang yang meningkat. Tujuan dari FGD adalah mencari solusi dari permasalahan,” Jelas Tubagus Soenmandjaja.

Inti dari sebuah FGD adalah pendapat dari pemateri, yaitu kalangan dosen Universitas di Malang Raya. Semua sependapat ketika dasar dari Demokrasi Pancasila terdapat pada sila ke-4. Namun dari sistem Demokrasi Pancasila dan cara mencapainya yang menimbulkan perbedaan sudut pandang.

“Saat ini kita sudah diracuni pemikiran liberalis. Pengambilan keputusan, seperti pemilihan presiden seharusnya dilakukan secara musyawarah mufakat, bukan one man one vote. Sepertinya kita harus kerja keras lagi agar pancasila mampu menjadi dasar negara Indonesia,” Jelas Suhardi, selaku salah satu pemateri sekaligus dosen Universitas Muhammadiyah Malang

Dari keseluruhan pemateri, rata-rata membenahi tentang sistem dari Demokrasi Pancasila.

“Demokrasi Pancasila tergantung dari 3 hal, yang pertama pemerintahan, kedua sistem pemilu, dan terakhir budaya politik. Contohnya dari ketiga itu, sampai sini, sistem pemilu berganti terus mekanismenya sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari kalangan masyarakat,” Tambah Ngesti, selaku salah satu pemateri sekaligus Pimpinan dari Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya.

Dari FGD ini, nantinya MPR-RI akan bermusyawarah perihal pendapat-pendapat yang disampaikan semua pemateri dari 15 kampus di Indonesia, roadshow FGD dari MPR-RI di Universitas di Indonesia.

Akan diadakan sidang pleno oleh 5 Tim dari Badan Pengkajian MPR-RI yang membahas hasil FGD ,yang kemudian nantinya akan diserahkan kepada pimpinan MPR-RI. Tahap terakhir adalah rapat gabungan antara pimpinan MPR-RI, fraksi-fraksi, dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk membahas arah dan tujuan dari pembahasan FGD. (AB)