![](https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-10-at-14.12.58-1.jpeg)
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Hukum (SDMOH) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Forum Konsultasi Publik untuk mereview standar pelayanan. Kegiatan ini melibatkan para akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Acara yang bertajuk “Focus Group Discussion Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan pada Biro SDMOH Kementerian PANRB Bersama Akademisi” ini diselenggarakan berdasarkan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan tersebut menggariskan pentingnya penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan para stakeholder, termasuk akademisi, serta melakukan review secara periodik untuk mendapatkan masukan dan perspektif dari pengguna layanan dan ahli di bidangnya.
Kegiatan FGD ini dihadiri oleh pegawai dari Biro SDMOH Kementerian PANRB dan beberapa akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Para peserta berdiskusi mengenai berbagai aspek penting dalam standar pelayanan publik, termasuk efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan.
Dalam acara ini mengundang beberapa narasumber salah satunya adalah Bapak Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H. selaku ketua Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta juga menjadi dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Biro SDMOH selaku salah satu penyelenggara pelayanan di Kementerian PANRB. Dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di salah satu unit tersebut, diharapkan dapat mendukung perbaikan kualitas pelayanan Kementerian PANRB secara keseluruhan. Selama ini, kualitas pelayanan Kementerian PANRB telah berada di kategori sangat baik (nilai A-) selama periode 2019-2023. Melalui kegiatan ini, Kementerian PANRB berambisi untuk mencapai kategori prima (nilai A) dalam penilaian kualitas pelayanan publik.
Kegiatan FGD Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu langkah konkret yang dilakukan Kementerian PANRB dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik yang prima. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah dan akademisi, diharapkan kualitas pelayanan publik di Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.