TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH PASCA PENETAPAN PP 12/2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TATA KELOLA KEUANGAN DAERA PASCA PENETAPAN PP 12/2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PPotoda.org, Kediri – Bertempat di ruang Rapat BPKAD Kab Kediri Tim PPotoda menjadi narasumber penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Kediri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam paparannya Solehuddin mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Kabupaten Kediri, sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang baik, serta prinsip akuntansi keuangan daerah guna mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Kediri yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan hal tersebut bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap upaya peningkatan tata kelola keuangan daerah dalam merespon perkembangan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kediri berwenang dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan Daerah dan mengaturnya melalui Peraturan Daerah.

 

Admin PPotoda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *