Mendesain Badan Hukum BUMDesa

Hukum BUMDesa

Bertempat di ruang Grahadi Pemda Kabupaten Kediri, Ketua PPOTODA dan Tim Peneliti menjadi narasumber dalam kegiatan Penataan Lembaga Perekonomian Desa berbasis pada BUM Desa. Ngesti mengungkapkan bahwa Perkembangan Pemerintahan Desa pasca penetapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menuntut adanya responsifitas Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan terhadap basis perekonomian di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuksebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Di Kabupaten Kediri berdasarkan hasil identifikasi awal baru diketemukan 2 Desa yang telah membentuk BUM Desa. Arah Kebijakan Pemkab Kediri melalui SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa bahwa untuk memajukan perekonomian Desa maka diperlukan upaya simultan untuk menata BUM Desa di Kab.Kediri.

Penataan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa pasca penetapan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia Nomor 351.1/KMK.010/2009, NOMOR 900-639A Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, NOMOR 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memutuskan agar adanya proses transformasi Lembaga Keuangan Minkro yang belum berbadan hukum seperti UED-P, BKD, BKUP, Lumbung Penitih Nagari, LPD, BKK, KUBE, P4K, BKM, PEMP, UPK, UP2KS, UPKD, PUAP, LSPBM, BMT dan lembaga lain yg disamakan dengan itu menjadi BPR atau Koperasi atau BUMDes. Kedepan di Kabupaten Kediri dalam konteks penataan BUMDesa perlu dirumuskan Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam konteks Pendirian BUM Desa;

Pengelolaan BUM Desa; Permodalan BUM Desa; Pengembangan Kegiatan Usaha BUM Desa;

Jenis Usaha BUM Desa; Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; Pembubaran BUM Desa; Laporan Pertanggung Jawaban BUM Desa; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pembiayaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *