“Lawan Kejahatan Demokrasi Bersama 1000 Relawan Pemantau”

Salam Demokrasi,

Hari ini, Kamis, 28 Maret 2013 bertempat di Perempatan ITN dan Bunderan Jalan Veteran Kota Malang, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA) Universitas Brawijaya mengadakan orasi dan pembagian selebaran mengenai kejahatan demokrasi. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menyambut pesta demokrasi Pemilukada di Kota Malang pada Mei 2013.

Indikasi kejahatan demokrasi pada setiap gelaran Pemilukada sangatlah mungkin terjadi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya biaya yang akan dan yang telah dikeluarkan oleh masing-masing calon, maka dipastikan perlu adanya transparansi mengenai besaran penggunaan dan sumber dana itu sendiri. Berikut ini kejahatan demokrasi yang telah sering terjadi di pesta demokrasi Pemilukada.

1. Kebutuhan akan Transparansi Sumber Dana

Transparansi sumber dana tersebut dibutuhkan agar setiap calon dapat terhindar dari dugaaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, mengingat bahayanya sumber dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dapat berdampak penyesatan demokrasi yang berdampak pada kejahatan demokrasi nantinya.

2. Penggunaan Fasilitas Negara

Kegiatan tersebut masih rentan penggunaan fasilitas milik negara untuk kegiatan politik di luar tugas kenegaraan. Hal ini tentu menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit jumlahnya. Hal ini telah didukung dengan adanya dugaan Potensi Kerugian Keuangan Daerah.

3. Money Politic

Hal ini tentu merupakan menu standart yang kemungkinan besar telah terjadi di setiap pesta demokrasi di Indonesia. Menu ini biasanya disajikan dalam bentuk “serangan fajar” yang merupakan salah satu kejahatan demokrasi yang paling sering dilakukan.

4. Penggelembungan Suara yang masuk saat pencoblosan,

5. Tindakan Intimidasi untuk memilih salah satu calon walikota.

6. Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk Kepentingan Politik

Hal ini sudah dapat diperkirakan karena dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan, malah ditumpangi oleh program-program calon untuk berkmpanye atau bahkan di korupsi, seperti yang telah terindikasi terbukti digunakan oleh salah satu calon di salah satu provinsi di Indonesia.

Selain itu, PP OTODA Universitas Brawijaya juga membentuk 1000 relawan tim pemantau independen, sesuai dengan  Hal ini bertujuan untuk menjaga proses demokrasi di Kota Malang untuk lebih bersih, jujur, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan, serta bersih dari kejahatan demokrasi.

Apabila masyarakat Kota Malang mengetahui adanya indikasi kejahatan demokrasi yang terjadi, harap segera menghubungi hotline pengaduan Kantor PP OTODA Gd. Munir Lt.2 FH UB Jl. MT Haryono 169 Malang, 0341 8170910.

CP :

085649947500 (Ladito),

082143324877 (Mahda),

085931309192 (Sholeh).

 LIHAT, LAWAN DAN LAPORKAN !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *